JAKARTA, jurnalisbicara.com – Surat pernyataan terkait mosi tidak percaya yang dilayangkan 18 perwakilan Pengurus PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Propinsi dan Kota/Kabupaten terhadap Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, karena dianggap gagal memimpin PGRI dan diduga telah melakukan sejumlah pelanggaran, sudah diterima oleh tim 9 anggota PB PGRI.
Dalam pernyataannya, ke 9 (sembilan) anggota PB PGRI tersebut menegaskan, akan melaporkan hal tersebut kepada Dewan Pembina untuk segera diambil langkah – langkah strategis agar tidak terjadi perpecahan yang lebih meluas ditubuh organisasi para guru ini.
Berikut pernyataan sikap ke 9 (sembilan) orang anggota Pengurus Besar PGRI terkait mosi tidak percaya dari pengurus PGRI Propinsi dan Kota/Kab, terhadap, Ketua Umum PB PGRI,
1. Sangat prihatin atas kemelut yang terjadi di internal PGRI, sehingga mengakibatkan soliditas dan solidaritas kepengurusan di tingkat pusat dan daerah menjadi tidak harmonis. Apabila hal ini terus berlanjut, sangat dikhawatirkan perpecahan dalam tubuh PGRI akan semakin meluas.
2. Beberapa pertimbangan yang disampaikan dalam mosi tidak percaya oleh beberapa pengurus PGRI Provinsi dan kab/kota tersebut, secara umum dapat kami terima dan maklumi, karena kami juga melihat dan merasakan hal yang sama dalam dinamika kepengurusan PB PGRI.
“Ibu Unifah Rosyidi, selaku Ketua Umum PB PGRI sangat tidak bijak dalam memimpin organisasi dan sangat emosional, sehingga selalu berkonflik dengan beberapa pengurus lainnya. Organisasi tidak dijalankan secara kolektif kolegial, sebagaimana yang diamanatkan dalam AD/ART”.
3. Kami juga melihat dan merasakan, bahwa PB PGRI di bawah kepemimpinan Ibu Unifah Rosyidi tidak punya visi yang baik dan terukur dalam membawa organisasi PGRI menjadi lebih dihormati dan disegani, baik oleh pemerintah maupun organisasi guru lainnya.
4. Selanjutnya kami mohon kepada Dewan Pembina agar mengadakan pertemuan dengan PB PGRI dan pengurus provinsi untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan sengketa antara pembuat mosi tidak percaya dengan ketua umum.
5. Kami berharap agar organisasi PGRI harus tetap solid dan semakin kokoh berdiri tegak di negara kesatuan Republik Indonesia. Berbagai dimensi dan elemen bangsa harus diberi ruang untuk mengembalikan kejayaan PGRI seperti di masa lalu.
Mereka yang pernah berseberangan sedapat mungkin dirangkul kembali, diajak dialog untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memajukan PGRI. Ego sektoral dan ambisi pribadi dikesampingkan dulu, demi keutuhan dan kejayaan PGRI, sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendirinya.
Terima kasih, Salam Solidaritas.
Jakarta, 16 Juni 2023
Yang menyatakan:
1. Drs Huzaifa Dadang AG,MSi, Ketua PB PGRI,
2. Ir H. Achmad Wahyudi, SH. MH., Ketua PB PGRI,
3. Drs H.M. Ali Arahim, Sekjen PB PGRI,
4. Ir. H. Bambang Sutrisno, MM., Ketua Departemen Pengembangan Profesi,
5. Dr. Mansyur Arsyad,M.Pd., Ketua Departemen Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan,
6. Dr. M.Q.Wisnu Aji, M.Ed., Ketua Departemen Kerjasama dan Pengembangan Usaha,
7. Ella Yulaelawati, MA, Ph.D, Ketua Departemen Pendidikan Nonformal dan Informal,
8. Dr. Kartini S.Ag, M.Pd., Ketua Departemen Pengembangan Karir,
9. Sugandi, SE., M.Pd., Ketua Departemen Kerohanian dan Pengembangan Karakter Bangsa.
Dihubungi terpisah, Aktivis PGRI, Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd yang biasa disapa DNK mengatakan, kepemimpinan Ketua Umum PB PGRI sudah tidak nyambung dengan guru anggota dan para pengurus di seluruh Indonesia.
“Gaya kepemimpinannya mungkin hanya nyambung kepada beberapa anggota dan pengurus yang belum tahu persis karakternya, hal ini saya ungkapkan karena saya pernah menjadi Ketua PB PGRI, sehingga tahu persis gaya kepemimpinan Unifah Rosyidi sebagai ketua umum,” ucapnya, Jum’at (16/06/2023).
Dan pernyataan sikap dari 9 (sembilan) pengurus PB PGRI dimana ada 2 ketua dan sekertaris jendral, serta ketua departemen, lanjutnya, membuktikan bahwa gaya kepemimpinan Ketum PB PGRI tidak nyambung.
“Ini terjadi karena dia belum pernah menjadi pengurus didaerah, kemudian belum pernah menjadi guru, baik jenjang SD, SMP maupun SMA, sehingga tidak faham kebathinan guru,” katanya. (Ida)