JURNALIS BICARA – Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, mengatakan bahwa sebanyak 2.505 ASN yang berasal dari 25 instansi, siap dipindahkan ke Ibu Kota Negara.
Menurut Haryomo, dari 38 kementerian, sebanyak 25 kementerian dan lembaga (K/L) telah siap pindah ke IKN dan Kesiapan ini telah dilaporkan kepada Kementerian PANRB.
Dia memastikan pemindahan ASN ini telah dilakukan melalui penilaian potensi dan kompetensi dari BKN, yang telah melakukan penilaian kompetensi sejak tahun 2022.
“Sehingga nanti hasil dari penilaian kompetensi itu akan kita sampaikan ke Menteri PAN & RB untuk dijadikan dasar kebijakan dalam memproses mempercepat pemindahan IKN ini,” kata Haryomo dalam konferensi pers, Kamis (20/3/2024).
BKN juga melakukan pengendalian terhadap penugasan ASN ke IKN yang dilakukan PPK agar sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.
BKN pun melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar kebijakan pimpinan dan melaporkan ke Kementerian PANRB.
“BKN sudah melakukan beberapa program kegiatan dalam rangka mendukung pemindahan ASN ke IKN, Kebijakan secara umum nanti akan disampaikan Pak Menteri PANRB, Bagi kita, kita berharap untuk percepatan pemindahan ini segera bisa dilakukan,” ujar Haryomo.
Berikut ini adalah rincian dari 25 K/L yang siap pindah ke IKN:
1.Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika: 35 ASN
2.Badan Nasional Penanggulangan Bencana: 39 ASN
3.Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan: 31 ASN
4.Badan Pangan Nasional: 24 ASN
5.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila: 25 ASN
6.Badan Siber dan Sandi Negara: 61 ASN
7.Kejaksaan Agung: 79 ASN
8.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: 69 ASN
9.Kementerian Dalam Negeri: 182 ASN
10.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral : 205 ASN
11.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 247 ASN
12.Kementerian Kesehatan: 201 ASN
13.Kementerian Keuangan: 110 ASN
14.Kementerian Komunikasi dan Informatika: 59 ASN
15.Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: 56 ASN
16.Kementerian Luar Negeri: 85 ASN
17.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 321 ASN
18.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : 47 ASN
19.Kementerian Perdagangan: 146 ASN
20.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: 49 ASN
21.Kementerian Sekretariat Negara : 254 ASN
22.Sekretariat Jenderal DPR: 87 ASN
23.Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial : 22
24.Sekretariat Jenderal MPR : 26
25.Sekretariat Jenderal DPD : 35
Editor: Fresly