Menteri Koperasi dan UKM, Ajak DPD RI Dukung Pembangunan Industri Skala Menengah Berbasis Koperasi

Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Drs. Teten Masduki. Foto dok. (Istimewa).*

JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mendukung program pembangunan industri skala menengah berbasis koperasi, melalui program Pabrik Minyak Makan Merah dan Pembangunan Rumah Produksi Bersama.

“Kita saat ini sedang mengalami problem deindustrialisasi. Kontribusi industri terhadap ekonomi saat ini hanya sebesar 18 persen, ketika industri terus menurun lapangan kerja sedikit, jumlah UMKM berpotensi semakin banyak, utamanya usaha mikro. Maka ini akan jadi beban bagi UMKM artinya akan semakin tinggi persaingannya,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi IV DPD RI di Jakarta, Selasa (2/4).

Menurut MenKopUKM, untuk menjadi negara maju di tahun 2045 dan menghadapi fenomena deindustrialisasi, sebagaimana catatan dari Bank Dunia, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas.

“Hari ini 97 persen lapangan kerja disediakan oleh pelaku UMKM, 90 persennya ada di usaha mikro sektor informal tidak produktif. Kita perlu melahirkan ekonomi baru yang bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, karena kalau itu tidak dilakukan kita bisa gagal menjadi negara maju,” ujar Menteri Teten.

Untuk mengatasi salah satu masalah tersebut, MenKopUKM mengatakan, pihaknya sedang membangun industri skala menengah berbasis koperasi, untuk mengolah keunggulan domestik, dengan menghasilkan barang setengah jadi, hingga barang jadi agar memberikan nilai tambah dan diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas.

“Karena setiap daerah punya keunggulan. Apalagi sebanyak 41 persen pemilik lahan sawit adalah rakyat, maka kami mendorong mereka untuk membangun pabrik minyak makan merah. Ini akan memperkuat perekonomian rakyat, jadi para petani sawit tidak hanya menjual TBS (Tandan Buah Segar) kepada industri yang harganya lebih sering tidak stabil sehingga mereka justru selalu dirugikan,” ucap MenKopUKM.

Baca Juga :  BI Siapkan Rp197,6 Triliun untuk Penukaran Uang Selama Ramadhan 2024, Disebar di 4.264 Titik