Monev Penerapan KIP, Terus Tingkatkan Transformasi Pelayanan Publik

BANDUNG– “transformasi pemerintahan, kami meyakini bahwa dunia semakin berubah. Pola, strategi, dan lainnya juga berubah sehingga posisi pemerintahan juga saat ini terus berkembang.”

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Wahyu Mijaya dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023 di Kantor Komisi Informasi Jabar, Kota Bandung, Senin (30/10/2023).

“Sekarang, kita menerapkan mekanisme Team of Teams sehingga dalam pengelolaan PPID pun kita menggunakan mekanisme tersebut,” ujar Kadisdik.

Terkait pengelolaan PPID di Disdik Jabar, Kadisdik menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi pembeda di tahun sebelumnya. “Sebelumnya sistem kita terpisah, namun sekarang kita gabungkan dalam satu website di disdik.jabarprov.go.id. Sehingga, semua pelayanan dan proses komunikasinya ada di satu tempat. Jadi, masyarakat tidak lagi kesulitan mengakses pelayanan,” jelasnya.

Selain transformasi (pelayanan) publik secara digital, lanjutnya, pihaknya juga tetap melakukan pelayanan secara offline.

Sedangkan untuk transformasi digital di bidang media informasi dan komunikasi, tambahnya, web Disdik Jabar menyediakan fitur Sapadisdik, Layanan Publik yang menyajikan informasi seputar layanan publik di Disdik Jabar, Publikasi (menyajikan berita seputar pendidikan di Jabar) serta PPID.

Untuk fitur PPID, ungkapnya, terdapat layanan Daftar Informasi, Form Pengaduan, Form Permohonan Informasi, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. “Alhamdulillah, nilai IKM kita di 4,5,” ucapnya.

Selain itu, Disdik Jabar pun memiliki beberapa platform media sosial, seperti Youtube, Instagram, Twitter (X), dan TikTok. “Disdik Jabar juga memfasilitasi live streaming untuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah, organisasi sekolah, dan even-even,” terangnya.

Kadisdik menerangkan, Disdik Jabar juga melakukan kolaborasi yang dilakukan secara pentahelix, baik dengan pemerintah (lintas negara, instansi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), media (nasional dan lokal), industri, akademisi serta komunitas.

Baca Juga :  Jabar Keluarkan Surat Edaran Untuk Batasi Mobilitas Antar Daerah

“Kerja sama ini tidak hanya kita lakukan di tingkat nasional, tapi juga internasional. Sehingga, komunikasi kami dengan berbagai pihak bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

Kegiatan yang diisi presentasi dan wawancara yang diikuti seluruh OPD di Jabar ini dilakukan bersama Tim Penilai Independen yang dipilih oleh Komisi Informasi Jabar. (Red).*