KAB.PURWAKARTA, jurnalisbicara.com – Sebagian warga Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Jawa Barat ,orang tua mengadukan nasib anaknya
yang terkendala soal zonasi sekolah kepada DPRD Kabupaten Purwakarta.
Pada hari Senin (11/7/2022), para orangtua dan wali murid tersebut mendatangi gedung Dewan, mereka melampiaskan kekecewaan atas kebijakan zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2022.
Para orang tua beserta anaknya didampingi Ade diterima anggota Dewan oleh Kang Didin dari Fraksi PKS dan Bang Said Ali Azmi dari fraksi Partai Gerindra sekitar pukul 14.00 wib di Gedung Dewan.
Windaryanto, orangtua Dinda Putri siswa yang baru lulus SMP Negeri 1 Pondok Salam, warga Rt 02 Rw 01 Desa Salem mengaku kecewa pada sistem PPDB, pasalnya harapan anaknya bisa diterima di Sekolah Negeri, kandas, akibat sistem zonasi.
Menurutnya, daftar online pertama melalui jalur prestasi di SMA Negeri 3 Purwakarta tidak diterima, kemudian kedua kalinya melalui jalur zonasi di SMA Negeri 1 Pasawahan tidak diterima juga padahal rumahnya cukup dekat.
Dia berharap dengan dibantu oleh anggota Dewan bisa memberikan solusi kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, ujar Windaryanto kepada wartawan jurnalisbicara.com.
Saat ditemui, Kang Didin, anggota DPRD Purwakarta Komisi 1 dari Fraksi PKS menjelaskan, pihaknya banyak menerima keluhan dari warga Kecamatan Pondoksalam terkait masalah PPDB.
“Warga terkendala, karena di kecamatan tersebut belum ada SMA Negeri, sehingga sistem yang berbasis zonasi secara otomatis karna jarak sekolah sekitar SMA Negeri Pasawahan dan Wanayasa ke kordinat kepada peserta didik baru yang ada di Pondoksalam yang jauh, secara otomatis mereka terelemantasi dengan sistem itu, sehingga kesempatan sekolah ketingkatan SMA itu sirna di kecamatan Pondoksalam” ucap Kang Didin lagi.
Ucap Kang Didin, walaupun ada kesempatan ke sekolah swasta harus memperhatikan kondisi ekonomi yang ada di Pondoksalam berbeda dengan wilayah lain, sehingga orang tua lebih memilih tidak melanjutkan sekolah.
“Ini sebuah permasalahan, intinya bagi Pemerintahan Kabupaten Purwakarta berharap perhatian yang sangat serius, bagaimana mungkin kita ingin mencerdaskan anak bangsa kalau pasilitas tidak ada tidak tersedia,” tambahnya
Pihaknya mengaku akan mendatangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah IV Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang ada di Purwakarta,jangan sampai tahun depan tidak ada kejadian seperti ini.
Di tempat terpisah Koordinator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan Jawa Barat Riesye menjelaskan,kami menerima kedatangan anggota DPRD Purwakarta dan perwakilan Orang Tua Siswa,tapi kami berharap bagi siswa yang tidak keterima ke Negeri disarankan untuk sekolah diswasta karna sama saja.
“Kami tegaskan lagi yang tidak terakomodir Negeri silakan daftar di sekolah swasta, fasilitas sama dan juga dapat bantuan dari Pemerintahan Propinsi Jawa Barat,” ucap Riesye.
Bila tidak mau ke swasta,itu dikembalikan lagi ke orang tua atau ke anaknya tersebut,inti nya kami tidak memaksa yang jelas dari Pemerintahan Propinsi Jawa Barat telah menyediakan pasilitas sekolah, pungkasnya. (Danas)