KAB.POLMAN, jurnalisbicara.com – Aktifiis Zubair adalah jendral lapangan yang sudah melanlan buana sampai di ibu kota negara dan merupakan juga Ketua umum Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia ( LKPA RI ) pusat, melakukan demo didepan kantor bupati polman sebagai tindak lanjut dari hasil kajian terhadap hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemda Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, Senin (18/10/2021).
Saat media ini investigasi langsung menemui jendral lapangan zubair yang merupakan korlap Dalam orasinya kali kedua ini mengatakan mengenai belanja sewa kendaraan roda empat mulai tahun 2014 -2020 yang tendernya dimenangkan oleh CV Binanga (2014-2018) dan CV Mario Utama (2019) diduga piktif atau rekayasa, karena sampai hari ini baik CV Binanga maupun CV. Mario utama tidak dapat membuktikan mobil yang dia sewakan ke pemda polman adalah milik pribadinya sebanyak 40 unit.ungkapnya.
Lanjut Jendral lapangan Zubair mengatakan lewat orasinya yang sangat lantang bersama puluhan massa penggiat anti korupsi di polewali mandar yang di jaga ketat anggota Polres Polman, mengatakan bahwa belanja dana hibah yang nilainya puluhan milyar juga tidak luput dari sasaran menduga di korupsi oleh Pemda Polman dan diduga memperkaya diri atau orang lain dengan modus memberi dana hibah kepada pemohon hibah yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima atau Pemda Polman dalam menyalurkan dana hibah melanggar peraturan, tegasnya.
Masih jendral lapangan Zubair dalam orasimya yang lantang meminta dan mendesak Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar yakni :
1.membuka dan memberikan dokumen terkait realisasi belanja sewa sarana mobilitas kendaraan roda empat sejak tahun 2014 sampai 2020 yang tendernya di menangkan oleh CV. Binanga dan CV. Mario utama,
2.Membuka dan memberikan seluruh dokumen terkait realisasi anggaran belanja dana hibah Tahun anggaran 2019 sampai 2020,
3.Membuka dan memberikan seluruh dokumen laporan pertanggungjawaban kepala desa kabupaten Polman tentang pengelolaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa tahun 2020.
Aktifis Zubair dan merupakan ketua umum LKPA RI pusat mengatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan sikap kami 26 aitem tidak ada realisasi maka kami akan selalu turun kejalan melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak lagi dan dalam tahun ini insya allah,kami akan lanjut demo ke kantor Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan kantor Kejagung RI, tutupnya (Saleh)