Pertanyakan Anggaran Pilpres dan Pileg 2024, Wartawan Dan Warga Geruduk KPU OKI

KAB.OKI, jurnalisbicara.com – Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bersama masyarakat Kabupaten OKI menggelar aksi demo di Halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU OKI) pada hari, Rabu (26/06/2024).

Dalam orasinya, Aliaman, SH Ketua DPD IWO Indonesia Kab OKI bersama masyarakat OKI mempertanyakan ketidak jelasan pengunaan anggaran belanja pilpres (pemilihan presiden) dan pileg (pemilihan legislatif) tahun 2024, pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati OKI, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan beberapa poin lainnya terkait kinerja KPU OKI.

Pada saat Aliaman menyayangkan dalam aksi demo yang mereka lakukan, tidak ada pihak KPU yang memberikan penjelasan dan sanggahan, seolah membenarkan adanya dugaan penyelewengan anggaran di KPU OKI.  Terhadap hal tersebut DPD IWO Indonesia OKI berencana akan melaporkan hal tersebut kepihak yang berwenang untuk di tindak lanjuti.

Aksi demo ini juga diwarnai oleh tingkah seorang pria memakai baju kaos,celana pendek dan bersandal jepit yang menyusup di tengah orasi dan berdiri di belakang barisan polisi yang berbaris didepan pintu masuk kantor KPU sembari menelpon seseorang bak seorang Intel.

Saat ditanya siapa orang yang memakai baju kaos crem celana pendek, yang berada di tengah aksi demo. Hadi Irawan komisioner KPU OKI divisi data mengatakan, ” Orang yang bercelana pendek, sendal jepit tersebut merupakan oknum PPK di kecamatan Pedamaran berinisial “Mr”, kedatangannya ke KPU OKI untuk mengambil berkas”, terangnya.

Dari keterangan pihak KPU OKI tersebut, Ketua IWO Indonesia Kabupaten OKI merasa miris, jika benar itu anggota PPK yang wara wiri di belakang aparat kepolisian dengan berpakaian seperti itu

Baca Juga :  Pj Bupati OKI : Jangan Tunggu Viral untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

“KPU OKI seperti hilang martabat di depan seorang oknum PPK Kecamatan Pedamaran, yang tak beretika mendatangi Kantor KPU OKI seperti berkunjung ke pasar, dan seharusnya mendapatkan sanksi tegas agar tidak di contoh anggota ppk dan pihak pihak yang berkunjung ke kantor Komisi Pemilihan Umum, tutupnya. (Mahilin)