KAB.PURWAKARTA, jurnalisbicara.com – Kawasan Jalan jalur Citalang Pasawahan menyempit lantaran ada kegiatan proyek pekerjaan gorong – gorong jembatan dari Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawabarat.
Akibatnya, sejumlah pengguna jalan mengeluh, selain jalan menyempit, juga memicu kemacetan arus lalu lintas di jalan tersebut.
“Jalan Citalang Pasawahan ini jadi sempit dengan adanya proyek gorong – gorong, sudah tau jalan ini sempit, tapi upaya pengerjaanya lelet, dan juga berantakan sehingga mengakibatkan macet yang panjang setiap harinya, ” keluh Kusnadi (42) pengguna jalan pada Minggu (25/12/2022)
Sementara itu, hari minggu tepat tanggal 25 bulan Desember adalah hari raya natal, sehingga dipastikan sangat merugikan para pengguna jalan yang akan merayakan Natal dan kegiatan masyarakat lainya.
Ketua DPD Media Independen Online Indonesia Kabupaten Purwakarta Tedi Ronal menyesalkan atas hal tersebut, pekerjaan proyek Dinas Bina Marga seharusnya memiliki perkiraan dan estimasi waktu kerja, melalui kajian medan jalan yang sempit serta bertepatan dengan posisi jalan tanjakan yang tentu akan sangat mengganggu pengguna jalan dan menimbulkan macet yang panjang, bukan hanya itu, binamarga dapat pula dijadikan sebagai penanggungjawab besar atas adanya pungli dilokasi tersebut yang dimanfaatkan oleh warga sebagai ajang mencari keuntungan ditengah kemacetan, sehingga diduga ada unsur pembiaran dari pihak Dinas Binamarga.
“Saya menduga pihak Dinas Bina marga yang diduga membiarkan pengerjaan gorong – gorong dijalan Citalang Pasawahan dilakukan secara sengaja alias asal mengerjakan, sebab jika dikaji dan dipelajari dengan benar Medan jalur lokasi tersebut tidak akan memakan waktu yang lama serta menimbulkan kemacetan panjang, ada apa sebenarnya ? ” ucap Tedi Ronal
Tidak hanya itu, baru – baru ini Tedi Ronal sering mengkritik Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang banyaknya pengerjaan Proyek Daerah yang Tidak mengikuti aturan, terutama kepada Norman Nugraha yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, pasalnya, setiap dimintai penjelasan tentang pengerjaan proyek Daerah tidak mau menjawab apapun, terkesan ada yang ditutup – tutupi.
Setiap pekerjaan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah seharusnya dilakukan dengan profesional, bukan asal – asalan tanpa kajian resiko dan lain – lain, maka kepada Hj. Anne Ratna Mustika sebagai Bupati Purwakarta agar dapat mengambil tindakan tegas dan perintahkan APH untuk memeriksa semua pekerjaan infrastruktur di seluruh titik di Kabupaten Purwakarta. (Dwi)