Tahun 2024 Wabup Ciamis Targetkan Angka Prevalensi Stunting Turun di Angka 14 Persen

KAB. CIAMIS, jurnalisbicara.com – Rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Ciamis dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten Ciamis, bertempat di Aula Hotel Priangan, Kamis (04/05/2023).

Dalam sambutannya wabup memaparkan bahwa kasus stunting Ciamis masih berada di zona rendah, tingkat prevalensinya masih berada di bawah provinsi Jawa Barat meskipun ada kenaikan 2 persen, tahun sebelumnya dari 16 persen menjadi 18 persen.

Wabup berharap kenaikan angka ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh tim percepatan penurunan stunting Ciamis baik di tingkat kabupaten, Kecamatan sampai Desa agar bisa bekerja lebih maksimal.

“Kita targetkan di tahun 2024 nanti angka prevalensi Stunting Ciamis dapat turun diangka 14 persen, ” ujarnya.

Menurutnya, masalah stunting ini bukan hanya tugas dari dinas terkait saja seperti dinas kesehatan dan dinas KB melainkan perlu adanya kerja lintas sektoral dalam penanganannya.

“Ada 10 OPD yang melakukan penanganan secara spesifik terkait stunting dan diharapkan dapat berkolaborasi, bersinergi antar dinas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas P2KBP3A, Dian Budiana melaporkan tujuan kegiatan rakor TPPS tersebut adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dari masing-masing koordinator dalam percepatan penanganan stunting di Kabupaten Ciamis.

“Ada dua output yang akan dicapai pada hari ini, yang pertama adalah berita acara lokus stunting 2024 yang kedua penyampaian RAB rencana aksi daerah (RAD) stunting Kabupaten Ciamis yang sudah disepakati,” jelasnya.

Ia menjelaskan RAD ini akan menjadi acuan untuk masing-masing OPD yang tergabung dalam TPPS, sehingga ini akan menjadi arah kebijakan pelaksanaan program ke depan.
“Semoga melalui kegiatan ini dapat mensukseskan program pengentasan stunting di Kabupaten Ciamis,” tandasnya. (Heryadi)

Baca Juga :  PPDB 2022 Berbeda, Kadisdik : Ada 4 Kebijakan Baru