Gebyar PKH dan Indikator Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan di Purwakarta

KAB.PURWAKARTA, jurnalisbicara.com – Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan millenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Sejumlah komponen tujuan MDGs yang terbantu oleh PKH diantaranya adalah pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita serta pengurangan kematian ibu melahirkan. Program ini juga memastikan kehadiran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial penyandang disabilitas.

Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika disela acara Gebyar Program Kelurarga Harapan (PKH) Kabupaten Purwakarta tahun 2023 yang digelar di Kawasan Wisata Cikao Park, Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Kamis 15 Juni 2023.

“Selain bisa menjadi indikasi keberhasilan program pengentasan kemiskinan, acara Gebyar PKH ini juga dalam rangka memberikan apresiasi, kreatifitas kepada keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, sumber daya manusia (SDM) PKH dan seluruh lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Purwakarta sehingga program ini tetap berjalan dengan lancar dan menghasilkan KPM yang berpendidikan unggul dan berdaya,” kata Ambu Anne.

Menurutnya, PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada KPM yang telah ditetapkan. Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban keluarga tidak mampu dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

“Dalam pelaksanaannya, PKH di Purwakarta, sejauh ini telah dilakukan secara terintegrasi dengan program perlindungan sosial lainnya. Untuk itu, program telah kita kolaborasi dan konvergensikan antara Pemda melalui Dinsos P3A dengan para pendamping sosial. Karena pendamping sosial dalam adalah motor penggerak perubahan masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, Kabupaten Purwakarta juga telah memetakan rumah KPM, survei kemiskinan dan survei program yatim piatu yang membuat para pendamping harus apruk-aprukan atau keliling desa, hingga program permakanan atau Pokmas bagi lansia. Dimana Kabupaten Purwakarta menjadi role model untuk pelaporan di Kementerian Sosial dan Rumah Sejahtera Terpadu.

Baca Juga :  Diskominfo Bersama Dengan Berbagai OPD Tengah Menyusun Daftar Informasi Publik

“Alhamdulillah, dari data yang disampaikan Korkab Pendamping PKH Kabupaten Purwakarta, data KPM di Purwakarta dari tahun ke tahun jumlahnya terus berkurang, dari periode 2018 yang jumlanya mencapai 31 ribu KPM, tahun 2023 ini berkurang menjadi 29 ribu KPM, itu artinya secara umum program ini berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dan ini mengindikasikan bahwa angka kemiskinan di Purwakarta berkurang,” kata Ambu Anne.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily pada pidato pembukaan acara Gebyar PKH tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menggelontor dana sekitar 28 triliun untuk program ini di seluruh Indonesia.

Sebagai bentuk penghargaan pada para pejuang-pejuang pengentasa kemiskinan di Indonesia, ia juga mengatakan bahwa komisinya kini tengah memperjuangkan status kepegawaian SDM PKH agar dapat mendapatkan status PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Dalam pidatonya, Kang Ace juga menjelasakan, ada empat komponen yang masuk dalam program PKH ini diantaranya adalah, ibu hamil, pendidikan, lansia dan disabilitas.

“Seperti cegah stunting, pemberian nutrisi dan gizi untuk ibu hamil. Dengan program ini, negara juga hadir untuk memastikan anak-anak bangsa mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk lansia, negara memastikan perlindungan lansia yang tidak mampu agar tidak terlantar dan untuk disabilitas yaitu perlindungan sosial dan pemeberdayaan sosial disabilitas,” demikian Kang Ace.(Dwi)