Ace mengatakan ada dua hal penyebabnya, pertama inclusion error adalah ketidak tepatan sasaran bantuan sosial yang di akibatkan data penerima yang seharusnya menerima bansos tapi justru sebaliknya tidak menerima bantuan. “Misalnya rumahnya sudah tidak layak huni (Rutilahu), mereka terkena PHK lalu kesulitan mencari pekerjaan, dan lainnya. Tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan sosial sama sekali,” kata Ace Hasan.
Kedua adalah exclusion error, lanjut Ace. Exclusion error adalah orang yang seharusnya tidak mendapat bantuan sosial justru mendapatkannya. Fenomena ini yang kerap kali terjadi sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat, disinilah Komisi VIII DPR RI berfungsi sebagai pengawasan termasuk didalamnya terkait persoalan pemutahiran data yang dimiliki Kementerian Sosial.
“Kami meminta verifikasi dan validasi data penerima bansos tersebut harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah. Walaupun DTKS itu prosesnya ada di Kemensos yakni Pusat Data dan Informasi, akan tetapi inputnya berasal dari pemerintah daerah,” pungkas dia.
Untuk itu, pihaknya berharap pemutahiran data dari Kementerian Sosial terus dilakukan. Hal tersebut dimaksud agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan akurat. Karena kita tahu, bansos itu selain untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat juga memastikan pemulihan perekonomian di masyarakat.