BANDUNG, JURNALISBICARA,COM,- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, akan membuka sekolah untuk kegiatan belajar (KBM) Tatap Muka mulai awal Januari 2021. Sesuai instruksi Kemendikbud- RI dan SKB 4 Menteri.
Kendati demikian, tidak semua sekolah bisa melakukan KBM Tatap Muka secara langsung. Dikarenakan situasi pandemi Covid-19, hingga saat ini masih yang belum berakhir.
Kadisdik Jabar, Dedi Supandi mengatakan pihaknya akan mempriotaskan bagi sekolah yang kondisi akses internetnya rendah (trouble system), untuk pembelajaran langsung.
“Ya, kita prioritaskan bagi sekolah yang terkendala akses internetnya. Itupun, harus ada rekomendasi satgas gugus Covid-19,” tutur Dedi Supandi pada JURNALISBICARA.COM, Senin, (04/01/2021).
Dedi Supandi menjelaskan, berdasarkan hasil survei Dapodik, ada 1.743 sekolah atau sekitar (34,89%) sekolah di Jabar, yang menyatakan siap melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung.
“Nanti kita lihat sejauh mana kesiapan sekolah tersebut, meski sekolah sudah melakukan simulasi,” tutur Kadisdik Jabar.
Saat ini, ada 12 kabupaten/ kota yang mengaku siap untuk KBM Tatap Muka secara parsial, kata Dedi. Diantaranya, kabupaten Kuningan, Purwakarta, Pangandaran dan Garut.
“Parsial itu misalnya, di satu daerah kabupaten ada kecamatan yang harus tatap muka, tapi ada juga yag belum diizinkan tatap muka,” jelasnya.
Sementara untuk 15 kabupaten/kota lainnya, pihaknya tetap melanjutkan pola belajar dari rumah (BDR).
Seperti halnya, Kota Bandung, Cimahi, Cirebon, Tasikmalaya, Depok, Bogor Kota/ Kabupaten dan Kabupaten Bekasi, imbuhnya.
“Untuk kabupaten/ kota yang memilih BDR, nanti dievaluasi kembali sesuai perkembangan Covid-19. Minimal di awal Februari 2021,” ungkapnya.
Dedi pun optimis terkait kesiapan KBM Tatap Muka di Jabar, pasalnya pihaknya telah meluncurkan program kurikulum masagi.
“Masagi itu, implementasi kurikulum nasional berbasis karakter. Dan based learning dengan kearifan lokal Jawa Barat,” pungkas Dedi.
Nantinya, kata Kadisdik. Kurikulum Masagi akan memberikan fleksibilitas antara kurikulum nasional dengan daerah.
“Fleksibilitas, jadi lebih memudahkan pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) saat ini,” tutup Kadisdik. (Why/Jubir)***